Awasi Tahapan Coklit, Pangkerego : Jaga Hak dan Kewajiban Masyarakat Untuk Peningkatan Partisipasi Pemilih

63
Ilustrasi

Lingkar8.co.id, BOLMONG- Tahapan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) yang di lakukan oleh Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih), di mulai pada 17 April hingga 16 Mei 2018, terus di awasi oleh Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong), hal ini dikatakan Ketua Panwaslu Pangkerego SIP. Kamis 19 April 2018.

Ia berharap, dalam tahapan Coklit ini Pantarlih dapat menjalankan tugasnya dengan baik, sesuai dengan PKPU agar bisa terdaftar dan teridentifikasi masyarakat wajib pilih pada Pemilu nanti.”Dalam PKPU 11 tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum.Tahapan ini adalah Tahapan pendataan serta mengidentifikasi wajib pilih pada Pemilu 2019, harapan Panwaslu Bolmong kepada Pantarlih agar dapat menjalankan tugas sebagaimana mestinya sehingga pada pemilu nanti tidak ada lagi wajib pilih yg kehilangan haknya,” kata dia.

Lebih lanjut ia katakan, bagi penyelenggara Pemilu, ini adalah hal yang utama untuk menjaga hak dan kewajiban warga negara karena hal itu menentukan arah Demokrasi.”Terkait dengan tugas penyelenggara Pemilu tentu menjadi hal utama terkait dengan hak dan kewajiban warga negara, dalam menetukan arah Demokrasi yang akuntabel, berintegrasi dan berkualitas. terutama pada peningkatan partisipasi masyarakat dalam menyalurkan suara lewat proses pungut hitung di TPS nanti,” tuturnya.

Sedangkan, untuk pengawasan merupakan kewajiban dari Panwaslu untuk mengawasi setiap tahapan, dan pihaknya siap menindak Penyelenggara dalam hal ini Pantarlih yang sudah merugikan atau tidak melakukan Coklit ke Masyarakat.”Kami sebagai pengawas pemilu juga berkewajiban melakukan pengawasan pada proses coklit, kami akan selalu memaksimalkan pengawasan. Tidak hanya itu kami juga sudah sangat siap menerima laporan atau aduan masyarakat yang merasa dirugikan ataupun tidak di Coklit, dan kami siap menindak penyelenggara pemilu dalam hal ini petugas Pantarlih yang tidak melaksanakan prosedur Coklit yang diatur dalam Peratuaran KPU,” tegasnya.

Dirinya juga mengharapkan masyarakat bisa memberikan keterangan yang benar tentang identitas diri mereka, agar Coklit ini menghasilkan data yang valid, serta masyarakat tidak di tindak dengan Pidana Pemilu.”Masyarakat wajib pilih yang di Coklit berkewajiban memberikan keterangan yang valid atau informasi yang jelas dan benar adanya,sehingga tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku.Dalam UU 7 tahun 2017 pasal 203, Setiap orang dilarang memberikan ketarangan yang tidak benar mengenai diri dan orang lain tentang suatu hal yang diperlukan dalam pengisian daftar pemilih, juga diatur dalam pasal 488 mengenai ketentuan tindak pidananya terkait unsur kesengajaan dalam memberikan keterangan yang tidak benar akan dikenakan pidana pemilu,”ujarnya.

Selain itu, dalam proses pengawasan dan menindaklanjuti pelanggaran Pemilu,pihaknya tidak lepas dari peran aktif masyarakat dalam melihat dan melaporkan adanya pelanggaran ke Panwas Kecamatan ataupun Panwaslu Kabupaten.”Panwaslu Bolmong akan tegas menindak pelanggaran Pemilu baik kode etik, administrasi dan Pidana Pemilu, namun itu tak lepas dari peran partisipatif masyarakat Bolmong dalam melakukan pelaporan adanya pelanggaran, ke Panwas Kecamatan atau Panwaslu Kabupaten,” tandasnya.(ghaz)